Otong Rosadi


Teori dan Hukum Konstitusi
Selasa, 19 Mei 2015 - 00:39:44 WIB

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI Apabila dilakukan penyelidikan tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang Undang Dasar. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. (Sri Soemantri M., 1987) A. ISTILAH DAN PENGERTIAN KONSTITUSI Istilah konstitusi berasal dari istilah asing Constitution (Inggris), Constitutie (Belanda), L’ Constitution (Perancis) sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah Undang Undang Dasar yang berasal dari istilah Grondwet dalam bahasa Belanda dan Grundgezets dalam bahasa Jerman. Kedua istilah tersebut berbeda baik dari segi istilah aslinya maupun pada perkembangan awalnya. Konstitusi berasal dari kata Constituer (Perancis) yang berarti “membentuk” dan “pembentukan”. Yang dibentuk adalah negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara . Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pengertian konstitusi itu disamakan (digunakan secara bergantian) dengan Undang Undang Dasar. Beberapa pakar yang menyamakan kedua istilah tersebut diantaranya Ismail Suni dan Sri Soemantri M. Yang membedakan kedua istilah tersebut, misalnya Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang menyebut konstitusi dengan istilah Constitution atau Verfassung dibedakan dari Undang Undang Dasar atau Grundgezesetz. Mengenai sejak kapan istilah konstitusi ini muncul, tidak ada data yang pasti. Yang jelas pada zaman Yunani Purba ternyata istilah konstitusi (secara materiil) sudah dikenal. Sebagai bukti Aristoteles, membedakan istilah “Politiea” dan “Nomor”. Oleh Aristoteles istilah Polititea diartikan sebagai konstitusi dalam pengertian yang kita pahami sekarang. Sedangkan Nomoi adalah semacam undang-undang seperti yang kita maksud sekarang. Hanya saja menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, konstitusi pada zaman Yunani Purba ini masih diartikan secara materil. Karena konstitusi disini belum diletakkan (dihimpun) dalam suatu naskah yang tertulis . Persoalan yang muncul, dalam penggunaan istilah konstitusi dalam kehidupan sehari-hari adalah terbiasanya kita menterjemahkan “Constitution” menjadi Undang Undang Dasar adalah kita langsung akan membayangkan sebagai suatu naskah yang tertulis. Padahal menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, istilah Constitution merupakan istilah yang bermakna lebih luas dari sekedar Undang Undang Dasar (tertulis). Kekhilafan ini menurut kedua penulis di atas, karena adanya pengaruh faham kodifikasi. Suatu faham yang menghendaki agar semua peraturan hukum dibuat dalam bentuknya yang tertulis. Begitu besarnya faham “Legisme” ini berpengaruh, sehingga setiap peraturan hukum (karena pentingnya itu), harus tertulis. Konstitusi yang tertulis (lalu dihimpun dalam satu naskah) disebut “Undang Undang Dasar “. Terjemahan istilah “Constitution” menjadi Undang Undang Dasar juga merupakan kebiasaan orang Belanda yang dalam percakapan sehari hari, menyebut “Grondwet” (Grond berarti “dasar” dan Wet berarti “undang-undang”), juga kebiasaan orang Jerman yang menyebutnya sebagai “Grundgesetz” (Grund berarti “dasar” dan Gesetz berarti “undang-undang”); kedua-duanya baik Grondwet maupun Grundgesetz merupakan naskah yang tertulis. Dalam banyak literatur istilah konstitusi digunakan dalam pengertian luas dan sempit K.C. Wheare . Menyatakan bahwa istilah konstitusi pada umumnya digunakan dalam dua pengertian, Pertama, pengertian konstitusi dalam arti luas, konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan. Seluruh peraturan tersebut digolongkan atas peraturan yang legal dan peraturan yang non legal atau ekstra legal. Peraturan disebut peraturan yang legal jika hakim di Pengadilan dapat memaksakan penerapan sanksinya apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Peraturan non-legal atau ekstra legal dapat berbentuk adat istiadat seperti Usages, Understandings, Customs, atau Conventions. Meskipun peraturan yang non legal tidak dapat dipaksakan penerapannya oleh hakim di Pengadilan, tidaklah berarti peraturan ini kurang efektif dibandingkan dengan peraturan yang legal dalam mengatur pemerintahan negara. Pada kebanyakan negara di dunia, keseluruhan peraturan yang mengatur sistem ketatanegaraan (merupakan gabungan peraturan legal dan non legal) itu disebut Konstitusi. Jika disebut The British Constitution maka yang dimaksud adalah kumpulan peraturan-peraturan mengenai ketatanegaraan Inggris baik peraturan yang bersifat legal maupun non-legal. Peraturan yang legal dapat berbentuk: undang-undang (Statutes) seperti The Act Of Settlement, Representation of The People Act, The Judicature Acts, dan Parliament acts. Dapat berbentuk maklumat (Orders and Regulation) yang dikeluarkan berdasarkan kekuasaan prerogatif atau atas kuasa undang-undang, dan dapat pula berbentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peraturan yang non-legal dapat ditemukan dalam bentuk adat istiadat atau kebiasaan (Customs and Conventions). Misalnya Ratu tidak menolak menyetujui suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen (House of Lords dan House of Commons). Contoh lain dari Convention yaitu seorang Perdana Menteri akan memangku jabatan karena dan sepanjang tetap memperoleh mosi percaya (Confidence) dari House of Commons (Majelis Rendah). Kedua, pengertian konstitusi dalam arti sempit, kecuali di Inggris, hampir setiap negara di dunia menggunakan istilah konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang biasanya diwujudkan dalam satu atau beberapa dokumen yang satu dengan yang lain berkaitan. Contohnya adalah konstitusi Amerika Serikat.Konstitusi dalam arti sempit merupakan yang paling umum ada. Senada dengan pendapat yang dikemukakan di atas, Usep Ranawidjaja membedakan pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit, serta konstitusi dalam arti formal dan dalam arti materil. a. Konstitusi dalam arti sempit, menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada suatu dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya organisasi itu. Usep Ranawijaya memberi contoh Undang Undang Dasar Amerika Serikat. Sejak saat Konstitusi Amerika ini, maka konstitusi diartikan sama dengan UUD dengan ciri-ciri umum : 1. Konstitusi sebagai kumpulan kaidah hukum diberi kedudukan yang lebih tinggi dari pada kaidah hukum lainnya 2. Konstitusi memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang dianggap paling pokok mengenai kehidupan bersama 3. Konstitusi lahir dari moment sejarah terpenting bagi masyarakat yang bersangkutan. b. Konstitusi dalam arti luas, mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam UUD, UU Organik, dan peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Gambaran klasik yang paling penting mengenai konstitusi dalam arti luas ini terdapat dalam pembahasan organisasi negara di Inggris. Menyangkut hakekat konstitusi, Bagir Manan berpendapat bahwa hakekat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi (Konstitusionalism) yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Hal ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mempunyai hak milik, kesejahteraan dan kebebasan. Sementara itu, Sri Soemantri pakar Hukum Tata Negara di Indonesia, berpandangan tidak membedakan antara konstitusi dengan Undang Undang Dasar. Dalam disertasinya secara tegas menyebutkan bahwa “Penulis menggunakan istilah konstitusi sama dengan Undang Undang Dasar (Grondwet)” Meskipun demikian, dalam kepustakaan Belanda, Van Apeldoorn, misalnya, terdapat juga yang mengadakan perbedaan antara pengertian konstitusi (Constitutie) dengan Undang Undang Dasar (Grondwet). Menurut pendapat kalangan sarjana ini, Undang Undang Dasar adalah bagian yang tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Menurut K.C. Wheare, istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan dalam dua pengertian, yaitu : Pertama istilah konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh peraturan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Keseluruhan peraturan ini digolongkan atas peraturan yang legal dan non-legal (ekstra legal) a. Peraturan yang legal Peraturan digolongkan legal apabila Pengadilan dapat memaksakan menerapkan sanksinya bila terjadi pelanggaran. b. Peraturan yang non legal atau ekstra legal Sebaliknya peraturan digolongkan non legal atau ekstra legal seperti (Usages, Understandings, Customs, atau Convention), pengadilan tidak dapat memaksakan penerapannya. Namun meskipun pengadilan tidak dapat menerapkan sanksi efektivitas peraturan yang non legal tidak kalah dengan peraturan yang legal. Contoh yang paling dapat mewakili (mendekati) pengertian konstitusi yang pertama ini adalah “The British Constitution”, Jika kita menyebut The British Constitution, maka yang dimaksudkan adalah kumpulan peraturan- peraturan mengenai ketatanegaraan Inggris, baik yang legal maupun ekstra legal. Peraturan legal, dapat berbentuk Undang-undang (Statutes), misalnya The Judicature Acts, dapat pula berbentuk maklumat (Orders and Regulations) yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan prerogatif atau atas dasar perintah undang-undang, serta keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Peraturan yang non legal (ekstra legal) diketemukan dalam bentuk kebiasaan (Konvensi). Misalnya Ratu/Raja (Crown) tidak akan menolak rancangan Undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen. Kedua adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu kumpulan peraturan tertentu yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara, yang dibuat dalam suatu dokumen. Contoh yang paling dapat mewakili dan juga merupakan mula pertama konstitusi modern adalah konstitusi Amerika Serikat. Senada dengan K.C. Wheare di atas, Usep Ranawijaya menyebutkan bahwa ada dua arti konstitusi yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. 1. Konstitusi dalam arti luas, mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan organisasi negara baik yang terdapat dalam Undang Undang Dasar, undang-undang organik dan peraturan perundangan-undangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. 2. Konstitusi dalam arti sempit menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerja organisasi itu. Joeniarto menyebutkan istilah konstitusi khususnya di Indonesia dengan tiga pengertian: a. Konstitusi dalam arti luas, yang dalam khazanah kepustakaan hukum di Indonesia lazim dikenal dengan sebutan “HukumTata Negara” b. Konstitusi dalam arti sempit yang lazim disebut “Undang Undang Dasar”. c. Pengertian yang ketiga yang disinggung dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945, yaitu : “Hukum Dasar” B. Beberapa Definisi Konstitusi Berikut ini dikemukan beberapa defenisi (batasan) konstitusi baik dalam pengertian luas maupun sempit. Konstitusi dalam arti luas dikemukakan oleh Bollingbroke, By Constitution, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs derived from certain fixed principles of reason ..that compose the general system, according to which the community hath agreed to be governed”. (Konstitusi kami artikan sebagai kebiasaan-kebiasaan (ketatanegaraan) yang diangkat azas-azas penalaran tertentu/pasti, yang memuat sistem umum yang berdasarkan hal itu masyarakat setuju untuk diperintah) Berbeda dengan Bollingbroke yang mengemukakan konstitusi dalam arti luas, Lord Bryce mengemukakan konstitusi dalam arti dalam arti sempit “A Constitution as a frame of Political Society, organized though and by law, that is to say one in which law has established permanent institutions with recognized functions and definite right”, (Konstitusi adalah kerangka politik masyarakat (negara) yang dikelola melalui dan oleh badan hukum itu ditetapkan lembaga yang permanen beserta tugas dan wewenangnya). Konstitusi dalam arti sempit juga dikemukakan oleh C.F. Strong: “A Constitution …a collection of Principles according to which the power the government, the right of governed, and the relation between the two are adjusted” (Konstitusi adalah kumpulan azas-azas yang memuat peraturan tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah yang ditentukan). Hampir senafas dengan pendapat C.F. Strong, adalah pandangan yang dikemukakan oleh Sri Soemantri M dalam disertasinya. Sri Soemantri, meyebutkan bahwa betapapun antara konstitusi yang satu dengan konstitusi yang lain di dunia terdapat perbedaan dalam materi muatannya, namun ada materi yang bersifat pokok yang selalu ada dalam setiap konstitusi. Materi muatan yang selalu ada itu adalah: 1. Jaminan terhadap hak-hak azasi manusia dengan warga negara 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental 3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental C. FUNGSI, ARTI, DAN NILA KONSTITUSI (Undang Undang Dasar) Berdasarkan pendapat K.C. Wheare di atas dapat dipahami bahwa sistem ketatanegaraan suatu negara diatur dalam konstitusinya. Oleh karena itu, E.C.S. Wade sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo menyatakan bahwa Undang Undang Dasar sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut”. Beranjak dari pendapat Wade dapat dikemukan beberapa fungsi konstitusi, yaitu : 1. Bagi yang memandang negara dari sudut kekuasaan (organisasi kekuasaan), maka konstitusi merupakan kumpulan azas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dalam negara dibagi. Herman Finner menamakan Undang Undang Dasar sebagai ”riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan” (The Autobiography of a Power Relationship). 2. Negara yang mendasarkan diri pada demokrasi konstitusional, Undang Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan negara (kekuasaan) tidak berbuat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara lebih terlindungi. Gagasan atau faham pembatasan kekuasaan melaui Undang Undang Dasar ini dinamakan “Konstitusionalisme”. Menurut Carl J. Friederich, Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap paling efektif adalah membagi kekuasaan. 3. Di negara-negara komunis (dulu) gagasan Konstitusionalisme tidak dikenal. Undang Undang Dasar di negara komunis mempunyai fungsi ganda, yaitu disatu pihak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam menuju masyarakat komunis dan pihak lain UUD memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam perkembangan tahap berikutnya. 4. Dari sudut waktu (fase) dikenal dua fungsi konstitusi, yaitu : Fungsi A-Priori (fungsi sebelum negara dibentuk), pada fungsi ini konstitusi dipandang sebagai hasil perjanjian masyarakat Untuk membentuk negara ; dan Fungsi A-Posteriori (fungsi setelah negara dibentuk), pada fungsi ini konstitusi dianggap sebagai akte pendirian sebuah negara. Carl Schmit dalam bukunya “Verfassungsbegriif” membagi konstitusi dalam beberapa arti, yaitu : 1. Konstitusi dalam arti absolut (Absoluter Verfassungsbegriif), yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : a. Konstitusi yang dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata, mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi dalam negara. b. Konstitusi sebagai bentuk negara (dalam arti keseluruhannya) c. Konstitusi sebagi faktor integrasi pemersatu (dapat bersifat abstrak dan fungsional). Abstrak, misalnya hubungan antara bahasa dan bendera sebagai alat pemersatunya. Fungsionil, tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui (fungsi) pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan Dewan Perwakilan Rakyat. d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi dalam negara. Konstitusi merupakan norma dasar yang merupakan sumber bagi norma lainnya yang berlaku dalam negara. 2. Konstitusi dalam arti relatif (Relativer Verfassungsbegrif). Konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama golongan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari penguasa agar hak-hak dijamin. Agar jaminan tidak mudah dilupakan, maka harus ditulis dalam suatu dokumen. 3. Konstitusi dalam arti positif (Der Positive Verfasungsbegriif), mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi yang menentukan nasib seluruh rakyat. 4. Konstitusi dalam arti Ideal (Ideal Begrif der Vefasung). Konstitusi yang diidamkan-idamkan oleh kaun borjuis liberal, sebagai jaminan agar hak-hak rakyat terlindungi. Dalam praktik ketatanegaraan, seringkali dijumpai sebuah konstitusi yang telah ditetapkan (dijalankan). Terdapat satu atau beberapa Pasal yang tidak dilaksanakan secara efektif, karena kepentingan rejim atau golongan tertentu. Sehubungan dengan hal ini Karl Loewenstein mengemukakan beberapa penilaian terhadap konstitusi dan manfaatnya bagi rakyat. Menurutnya ada tiga jenis penilaian, yaitu: 1. Nilai Normatif Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan baginya konstitusi bukan saja berlaku secara hukum (legal) tetapi juga berlaku dalam kenyataanya (reality). Atau dalam kalimat lain konstitusi di samping diperlukan juga efektif dilaksanakan dalam kehidupan ketatanegaraan. 2. Nilai Nominal Apabila konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataan tidak sempurna karena ada Pasal-pasal tertentu dari konstitusi yang dalam kenyataan tidak berlaku. Misalnya pada zaman Uni Sovyet ada jaminan kemerdekaan berbicara dan pers, tetapi dalam kenyataannya (praktiknya) tergantung kehendak (kemauan) dari penguasa. 3. Nilai Semantic Bila konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataan sekedar memberi “bentuk” dari tempat yang telah ada dan melaksanakan kekuasaan politik. D. HAKIKAT, ISI DAN KLASIFIKASI KONSTITUSI Pada hakikatnya Undang Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertinggi (Supreme Law) yang harus ditaati, baik oleh aparat pemerintah maupun oleh rakyat (yang diperintah). Dalam kedudukannya seperti ini (Supreme Law), timbul persoalan siapakah atau lembaga apakah yang akan menjamin bahwa ketentuan dalam Undang Undang Dasar yang ada benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah tersebut. Untuk menjawab pertanyaan siapakah atau badan apakah yang menjamin dilaksanakannya Undang Undang Dasar atau tidak ? Terdapat beberapa aliran pemikiran, diantaranya adalah : a. Di Inggris, Parlemen merupakan badan yang tertinggi (Parliamentary Supremacy atau Legislative Supremacy). Karena itu di Inggris hanya parlemenlah yang boleh menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan menjaga agar semua undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional. b. Di beberapa negara federasi, dibentuk suatu badan di luar “Legislatif” yang berhak meneliti apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang Undang Dasar. Misalnya di Amerika Serikat, India dan Jerman (Barat, dulu) wewenang meneliti apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang Undang Dasarnya terletak di tangan Mahkamah Agung (Federal). Di negara-negara ini berlaku azas “Judical Supremacy” dan Mahkamah Agung Dianggap sebagai ”Pengamanan Undang Undang Dasar atau “Guardain of The Constitution”. Mengenai hal yang relevan dikemukakan pendapat Sri Soemantri mengenai kewenangan “Judical Review” di Indonesia. Beliau berpendapat sebaiknya kepada Mahkamah Agung kita, diberikan wewenang untuk menguji apakah suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya bertentangan atau tidak dengan Undang Undang Dasar 1945. Berbeda dengan pendapat di atas, adalah yang dikemukakan oleh A. Hamid Saleh Attamimi, dalam artikel berjudul “Hak Uji, Siapa Punya?” , beliau berpendapat dalam sistem Undang Undang Dasar 1945, hak menguji materil tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung, namun sebaliknya dipunyai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. c. Mengenai supremasi Undang Undang Dasar, di negara-negara yang mempunyai konstitusi tidak terdokumentasikan seperti di Inggris sangat sukar untuk membedakan antara hukum (kaidah-kaidah) konstitusi dengan hukum (kaidah-kaidah) biasa. Karena ketentuan-ketentuan yang bersifat konstitusional (baik berupa undang-undang biasa atau keputusan hakim) dapat dirubah oleh Parlemen. Jadi kaidah hukum konstitusi statusnya tidak berbeda dengan undang-undang biasa. Sedangkan pada negara-negara yang berkonstitusi di dokumentasikan. Undang Undang Dasarnya dianggap sebagai hukum yang tertinggi, yang lebih bersifat mengikat dari pada undang-undang biasa. Sehubungan dengan supremasi Undang Undang Dasar, dapat disebutkan minimal tiga perbedaan fundamental antara Undang Undang Dasar dengan Undang-undang biasa, yaitu : 1. Suatu Undang Undang Dasar dibuat dengan cara yang istimewa. Cara pembentukannya undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat Undang Undang Dasar (Konstituante), berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa (Legislatif). 2. Mengingat dibuat secara istimewa, maka Undang Undang Dasar dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Apabila ditinjau dari sudut politis dapat dikatakan bahwa Undang Undang Dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi dari undang-undang biasa. Undang Undang Dasar adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan kerangka dasar lembaga-lembaga negara (Frame of The Nation) 3. Undang Undang Dasar memuat secara garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Apa yang ditetapkan Undang Undang Dasar itu selanjutnya diselenggarakan lebih lanjut oleh pelaksana negara melalui undang-undang biasa (organik). Isi suatu konstitusi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ada yang menggangap konstitusi semata-mata sebuah dokumen legal yang isinya berupa aturan-aturan hukum saja, ada pula yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan manifesto politik, suatu pengakuan atas suatu pernyataan dari cita-cita, anggapan dasar suatu negara. Menurut Struycken A.A.H. sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri M, sebagai sumber hukum, konstitusi sebagai dokumen formal berisi : 1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lalu ; 2. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 3. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin ; 4. Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Mengenai materi muatan konstitusi J.G. Steenbeek berpendapat, bahwa pada umumnya materi berisi tiga hal pokok : 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia dan warga negara ; 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental . Pada umumnya konstitusi yang modern berisikan suatu deklarasi hak-hak azasi manusia atau hak-hak politik atau dari awal sampai berakhirnya suatu pemerintahan. Hal ini dapat diketahui dari pendapat C.F. Strong, bahwa konstitusi sebagai kumpulan azas-azas menetapkan tiga hal : 1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas) ; 2. Hak-hak (azasi) pihak yang diperintah ; dan 3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Di lain pihak, konstitusi dalam negara serikat selalu mengatur banyak hal. Itulah sebabnya, tersebut harus banyak pasal. Menurut K.C.Wheare, hal ini disebabkan adanya dua macam pemerintahan atau kekuasaan dalam negara serikat, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh negara serikat dan pemerintahan negara-negara bagian. Antara kedua macam pemerintahan tersebut terdapat pembagian tugas dan wewenang. Ada tiga kemungkinan pembagian tugas dan wewenang yang terdapat dalam atau diatur dalam Konstitusi Negara Serikat, yaitu : 1. Dalam konstitusi ditetapkan secara terperinci dan tuntas dan wewenang pemerintah negara serikat, sedangkan selebihnya tanpa disebut macam dan jenisnya diserahkan pada pemerintah negara serikat. 2. Dalam konstitusi ditetapkan secara terperinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah negara bagian, sedangkan selebihnya, dengan tidak disebut macam dan jenisnya diserahkan pada negara serikat. 3. Dalam konstitusi terdapat dua macam daftar yang masing-masing memuat secara terperinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah negara serikat dan pemerintah negara-negara bagian. Dalam merancang konstitusi disamping memuat materi pembagian kekuasaan, perlu dimasukkan pula pengaturan tentang pembatasan kekuasaan. Hal ini tercermin dengan dimasukannya deklarasi hak-hak asasi manusia yang dimaksudkan agar pemerintah tidak memaksa dan melanggarnya. Dalam hubungan dengan materi muatan konstitusi, Miriam Budiardjo mengemukakan setiap konstitusi memuat ketentuan-ketentuan soal-soal sebagai berikut: 1. Organisasi negara 2. Hak-hak azasi manusia 3. Prosedur mengubah UUD 4. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD 5. Memuat cita-cita rakyat dan azas-azas ideology negara. Dalam kepustakaan Asing lainnya, Roscoe J Tresolinni dan Martin D. Shafiro, dalam bukunya “American Constitutional Law”, menyebutkan bahwa konstitusi Amerika Serikat tiga pokok, yaitu : 1. It establishes the frame organisasi structure of government 2. It delegates organisasi assigns the powers to the government 3. It restrains the exercise the these powers by governmental offcials in order that certain individual rights can be preserved. Jika di Indonesia kurang lebih sebagai berikut :  Membentuk kerangka kerja atau struktur pemerintahan  Mendelegasikan atau menugaskan wewenang kepada pemerintah  Membatasi pelaksanaan tugas dari pada pejabat pemerintah dengan tujuan agar hak-hak individu tertentu dapat dijamin. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa setiap Undang Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal sebagi berikut: 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam Negara Federal, diatur pembagian kekuasaan antara Negara Federal (Pusat) dengan Negara Bagian. Diatur pula mengenai prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 2. Hak-hak azasi manusia (biasanya disebut “Bill of Rights” kalau berbentuk naskah tersendiri). 3. Prosedur dan cara perubahan Undang Undang Dasar tersebut 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang telah terjadi. Misalnya dalam konstitusi Jepang terdapat ketentuan yang mengutuk perang dan pelarangan pembentukan angkatan perang. Atau dalam konstitusi Jerman melarang merubah sifat federalisme dari konstitusi, untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuasaan (Dictator) seperti zaman Adolf Hitler. E. KLASIFIKASI Undang Undang Dasar (Konstitusi) Ada banyak penggolongan konstitusi, tergantung dari sudut (pendekatan) apa yang digunakan untuk pengklasifikasian itu dilakukan. Secara umum penggolongan itu adalah : 1. Pembagian dari segi formatnya/bentuknya, dari segi ini Undang Undang Dasar atau konstitusi diklasifikasikan menjadi: a. Konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution) b. Konstitusi yang didokumetasikan dan yang tidak didokumentasikan. 2. Dilihat dari bentuk negara, konstitusinya dapat dibedakan menjadi : a. Undang Undang Dasar Negara Uni dan Undang Undang Dasar Negara Federal b. Undang Undang Dasar Negara Uni dan Undang Undang Dasar Negara Konfederasi. 3. Dilihat dari prosedur atau cara perubahannya dibedakan menjadi : a. Undang Undang Dasar yang rigid b. Undang Undang Dasar yang fleksibel 4. Dilihat dari kedudukannya dalam sistem hukum suatu negara, konstitusi dibedakan menjadi : a. Konstitusi berderajat tinggi b. Konstitusi berderajat rendah 5. Jika membedakan konstitusi berdasarkan pembagian K.C. Wheare, maka dapat dibedakan a. Konstitusi dalam arti luas b. Konstitusi dalam arti sempit Pembagian/penggolongan/pengklasifikasian di atas, secara sekilas (Highlights) dapat diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan bentuknya atau formatnya, para sarjana menggolongkan konstitusi menjadi tertulis dan tidak tertulis. Terhadap penggolongan seperti ini dapat diajukan keberatan. Sri Soemantri . Misalnya mengajukan keberatan, karena dalam kenyataan sekarang ini tidak dapat dijumpai apa yang disebut Un-Written Constitution, tidak sebuah negara pun di dunia sekarang ini yang mempunyai konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis. Inggris, misalnya yang menurut sebagian para ahli merupakan negara yang mempunyai konstitusi tidak tertulis (Un-Written Constitution) ternyata tidak benar seluruhnya. Sebab di Inggris, di samping ada konstitusi yang tidak tertulis seperti Common Law dan Convention, Inggris juga mempunyai konstitusi yang tertulis speerti The Judicature Act, Parliamentary Act 1991 dan 1949 dan The Act of Settlement. Lebih lanjut Sri Soemantri menyimpulkan bahwa pembagian konstitusi atas yang tertulis di atas tidak dapat lagi dipertahankan. Oleh karena itu lebih tepat penggolongan konstitusi atas Documentary dan non Documentary Constitution. Pembagian konstitusi Documentary dan non Documentary Constitution, sebenarnya paralel dengan pengertian konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas menurut K.C. Wheare. Documentary Constitution (konstitusi yang didokumentasikan) paralel dengan konstitusi dalam arti sempit seperti konstitusi Amerika Serikat, sedangkan non Documentary Constitution (konstitusi yang tidak didokumentasikan) paralel dengan konstitusi dalam arti luas, seperti konstitusi Inggris. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan biasanya hanya memuat tata organisasi pemerintahan pusat dan pembagian kekuasaan dari pemerintahan pusat dan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat itu. Sementara itu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal (daerah) pada umumnya tidak diatur dalam konstitusinya, sedangkan Undang Undang Dasar negara federal memuat di samping tata organisasi pemerintahan federal juga memuat (mengatur) hubungan antara pemerintahan federal dengan negara-negara bagiannya. Undang Undang Dasar disebut Rigid atau kaku, bila konstitusi atau Undang Undang Dasar yang bersangkutan menghendaki cara yang khusus untuk mengadakan perubahannya, yang berbeda dengan cara merubah Undang-undang biasa. Sedangkan Undang Undang Dasar disebut fleksibel bila perubahan Undang-undang biasa (Ordinary Legislative Process), cukup melakukan perubahan sebagaimana Legislatif membuat atau merubah undang-undang (produk legislatif). Dilihat dari kedudukannya dalam sistem hukum suatu negara, ada Undang Undang Dasar yang berkedudukan sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam sistem hukum negaranya. (terutamanya terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis lainnya). Undang Undang Dasar yang berkedudukan tidak lebih tinggi dari kaidah hukum tertulis lainnya disebut Undang Undang Dasar berderajat rendah. Kriteria berderajat tinggi dan berderajat rendah, dilihat dari ada tidaknya “hak menguji materiil” terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika suatu negara menentukan bahwa undang-undangnya tidak dapat diuji “undang-undang tidak dapat diganggu gugat”, maka UUD-nya berderajat rendah. F. UUD 1945 Konstitusi Pertama Republik Indonesia Menurut Sri Soemantri, apabila dilakukan penyelidikan tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang Undang Dasar. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Seperti halnya negara-negara lain. Negara Republik Indonesia mempunyai Undang Undang Dasar atau konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia yang dimaksud ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah pernyataan Proklamasi Kemerdekaan. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Rancangan UUD 1945 dibuat (disiapkan) oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang-sidangnya yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Kedua badan ini semula merupakan bentukan Pemerintah Pendudukan Jepang, pada perkembangnya kemudian kedua badan ini melakukan perubahan dan penambahan anggota, serta melakukan pekerjaan yang melampaui tugas yang diemban serta tujuan pembentukkan awalnya. Dilihat dari sistematikanya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdiri dari: 1. Pembukaan UUD 1945 2. Batang Tubuh yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal. 4 (empat) pasal Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Dan penjelasan Undang Undang Dasar. Secara teoretis dilihat dari kedudukannya dalam sistem hukum suatu negara, ada Undang Undang Dasar yang berkedudukan sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam sistem hukum negaranya. (terutamanya terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis lainnya). Undang Undang Dasar yang berkedudukan tidak lebih tinggi dari kaidah hukum tertulis lainnya disebut Undang Undang Dasar berderajat rendah. Kriteria berderajat tinggi dan berderajat rendah, dilihat dari ada tidaknya “hak menguji materiil” terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika suatu negara menentukan bahwa undang-undangnya tidak dapat diuji “undang-undang tidak dapat diganggu gugat”, maka UUD-nya berderajat rendah. UUD 1945 termasuk konstitusi yang berderajat tinggi karena ia menjadi batu uji bagi undang-undang di bawahnya, terdapat ketentuan yang mengatur hak melakukan uji materiil (judicial review). Ketentuan ini telah diatur dalam UUD 1945 dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mengenai kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, terdapat Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPR ini disebutkan bahwa UUD 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam memorandum DPR-GR disebutkan bahwa: “Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-undang atau Keputusan Presiden.” Sedangkan dalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa: “Undang Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.”




ARTIKEL LAINNYA :



ARTIKEL
KATEGORI
VISITOR
Pengunjung 243
Hits 5739
User Online 1
VIDEO