Otong Rosadi


Adu Cepat Soal Kapolri
Selasa, 19 Mei 2015 - 00:28:17 WIBAdu ’Cepat’ soal Kapolri Oleh: Otong Rosadi - Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti - Editor : Elsy - 21 January 2015 15:50 WIB Khasanah politik ketatanegaraan Indonesia, seminggu ini diramaikan dengan isu soal Kapolri baru. Ini bermula dari surat Presiden Joko Widodo ke Ketua DPR-RI soal usulan nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang akan memasuki purnatugas. Surat Presiden tertanggal 9 Januari 2015 kepada Ketua DPR RI itu bernomor R-01/Pres/01/2015. Surat itu bersifat segera menunjuk Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman. Komjen Polisi Budi Gunawan dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan DPR, Presiden Jokowi juga melampirkan kutipan riwayat hidup Budi Gunawan. Yang menarik dari surat itu, terdapat frase kata ‘bersifat segera’. Hal ini menunjukkan ada ‘itikad’ Presiden Jokowi untuk menyegerakan pemilihan Kapolri baru ini. Seperti tak mau kalah dengan presiden, KPK pun—melalui berbagai sumber—segera bereaksi dengan merilis bahwa Komjen Pol Budi Gunawan termasuk jenderal polisi rekening gendut dan disinyalir sebagai salah seorang yang diberi tanda (rapor) merah dalam seleksi menteri pada Oktober 2014 lalu. Lalu KPK dengan cepat menetapkan status tersangka untuk calon (tunggal) Kapolri ini. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak 12 Januari 2015. Pada sisi lain, DPR setelah menerima surat presiden, pada Rabu 14 Januari 2015, melalui Komisi III mengambil putusan secara aklamasi bahwa Komjen Budi Gunawan lolos setelah melakukan fit (kepatutan) dan proper (kelayakan) terhadap sang calon. Sembilan fraksi yang hadir, menyetujui surat dari Presiden Jokowi dengan musyawarah mufakat secara aklamasi. Hasil pleno Komisi III DPR RI itu dibawa dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR. Kemudian Kamis, 15 Januari 2015 Paripurna DPR menerima secara aklamasi pula, usul presiden untuk mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sore harinya, langsung Ketua DPR Setya Novanto bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan, untuk menyerahkan surat persetujuan DPR tentang usul pengangkatan Kapolri. Melihat dinamika yang terjadi dalam kurun waktu 9 Januari hingga 15 Januari ini, maka penulis melihat ada ‘adu cepat’ antara presiden, DPR, dan KPK soal pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ini. Adu cepat bahkan adu gesit antara ketiga lembaga negara ini, tentu saja tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Jika tak ada kejadian ‘luar biasa’, maka dapat dipastikan Presiden Jokowi akan segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri (baru) menggantikan Jenderal Sutarman. Secara hukum (baca: peraturan perundang-undangan), tidak ada satu pasal pun yang dilanggar oleh presiden, untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Semua prosedur peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengisian jabatan Kapolri telah ditempuh oleh presiden. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Pasal yang sama juga mengatur ketentuan bahwa persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Melihat ketentuan ini, DPR-RI mestinya mempunyai waktu hingga 28 Januari 2015 untuk menjawab surat presiden. Namun, terkesan DPR, tak mau menyia-nyiakan waktu untuk tidak menyegerakan memberikan persetujuan usul presiden ini. Tentu saja, dalam dunia politik tidak ada tafsir tunggal terhadap semua peristiwa politik ketatanegaraan. Jika kemudian, setelah menerima surat ketua DPR-RI mengenai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul presiden ini. Presiden Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan, maka bisa banyak tafsir untuk hal ini. Dari mulai yang menafsirkan sebagai ‘awan gelap penegakan hukum’, ‘sejarah hitam Indonesia’, ‘jalan mundur penegakan hukum’, ‘titik nadir penegakan hukum’, dan lainnya. Namun ada juga yang memberikan tafsir lain sebagai ini politik ala Jokowi yang dapat menunjukkan bahwa KMP di DPR, ternyata bisa berjalan seiring dengan pihak Istana atau ini langkah awal Jokowi untuk membuat posisi Polri lebih ‘kuat’ di hadapan ‘KPK’. Penulis sendiri mempunyai tafsir atau tepatnya harapan (pendapat) lain soal ini. Penulis berharap Presiden Jokowi segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun dalam statusnya sebagai tersangka. Sementara di sisi lain, KPK mempercepat melakukan penyidikan dan (jika mungkin) segera pula mengambil kesimpulan dengan menaikkan statusnya sebagai terdakwa. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka sinyalemen ‘KPK bermain politik’ tidak terbantahkan. Jika ‘alur ini’ yang dilakukan, maka sisi baik bagi penegakan hukum bahwa Presiden Jokowi berjalan pada ‘arus utama (mainstream)’ logika penegakan hukum Indonesia yang berada di atas ‘jalan positivisme hukum’ dengan tetap melantik kapolri tersangka berdasar asas ‘praduga tak bersalah’. Sisi baik lainnya adalah memberi ruang juga bagi KPK menyegerakan proses penyidikan atas Kapolri dan jenderal pemilik rekening gendut lainnya. Sisi positif lainnya yang dapat dilakukan presiden jika status Kapolri pun ditingkatkan menjadi terdakwa, maka presiden dapat segera memberhentikan sementara Kapolri dengan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002: “Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Jika ‘alur ceritera’ seperti ini yang ditempuh, maka tidak akan pernah ada ‘Cicak vs Buaya Jilid II’ sebagaimana yang disinyalir banyak kalangan. Karena ada ‘jalan keluar normatif’ yang disediakan oleh berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) UU No 2 Tahun 2002. Atau memang ‘peristiwa politik’ punya banyak tafsir dan jalannya sendiri. Semoga saja ‘adu cepat soal Kapolri’ menjadikan jalan penegakan hukum yang baik di akhir. Wallahu’alam bishawab.




ARTIKEL LAINNYA :



ARTIKEL
KATEGORI
VISITOR
Pengunjung 1623
Hits 9255
User Online 1
VIDEO